Tidak Ada Rencana Pemerintah Bebaskan Napi Koruptor, Terorisme dan Bandar Narkoba


Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah tidak ada rencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan untuk menjawab adanya pro kontra rencana pembebasan napi dalam kasus korupsi yang sebelumnya diungkapkan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly.

Mahfud menyampaikan, pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 Tahun 2012, dan tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau narapidana korupsi, teroris dan bandar narkoba.  Hal ini disampaikan Mahfud dalam keterangan resminya melalui video pada Sabtu, 4 April 2020.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengusulkan pada saat sesi rapat kerja virtual dengan pihak Komisi III DPR RI, pada Rabu (1/4/2020).

Yasonna mengatakan tengah menyiapkan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam upaya meminimalisasi penyebaran virus Corona di penjara. Dia mengatakan narapidana perkara korupsi dapat dibebaskan dengan syarat berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya.

Menurut Mahfud MD, apa yang disampaikan oleh Yasonna hanya sebatas masukan dari masyarakat.

Mahfud menegaskan, Presiden Jokowi Widodo telah bersikap untuk tidak merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012.  Jadi sampai hari ini tidak ada rencana pembebasan bersyarat napi koruptor, terorisme dan bandar narkoba.
Tidak Ada Rencana Pemerintah Bebaskan Napi Koruptor, Terorisme dan Bandar Narkoba Tidak Ada Rencana Pemerintah Bebaskan Napi Koruptor, Terorisme dan Bandar Narkoba Reviewed by denblangkon on April 04, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.